Berita Terkini

Minggu, 19 Oktober 2025 15:13
11

Peran KORTEP di Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Menyukseskan Pemilu di Wilayah Pegunungan

Oksibil, Pegunungan Bintang — Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Pegunungan Bintang, keberadaan Koordinator Tempat Pemungutan Suara (KORTEP) menjadi sangat penting. Mereka adalah ujung tombak KPU di lapangan yang memastikan seluruh proses pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai prosedur, meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi alam yang berat di wilayah pegunungan. KORTEP: Garda Terdepan Penyelenggaraan Pemilu KORTEP atau Koordinator Tempat Pemungutan Suara merupakan bagian dari struktur kerja KPU yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah TPS dalam satu wilayah distrik atau kampung. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, tugas ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar TPS berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau kendaraan. Meski begitu, para KORTEP tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi. Dengan semangat tinggi, mereka rela berjalan kaki berjam-jam bahkan berhari-hari untuk memastikan logistik pemilu sampai di TPS dan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Baca Juga: Salam Wa Wa Wa : Simbol Persaudaraan dan Semangat Persatuan di Papua Pegunungan Tugas dan Tanggung Jawab KORTEP di Lapangan KORTEP di Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki peran strategis, antara lain: Mengkoordinasikan Petugas KPPS di TPS KORTEP memastikan seluruh KPPS memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara, serta menjaga netralitas selama proses berlangsung. Mengawasi Logistik Pemilu Mereka memastikan surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan TPS tiba tepat waktu dan dalam kondisi aman hingga ke titik-titik pemungutan di kampung-kampung terpencil. Menjembatani Komunikasi Antar Tingkatan Dalam kondisi geografis yang berat dan keterbatasan jaringan komunikasi, KORTEP berperan sebagai penghubung informasi antara TPS, PPD, dan KPU Kabupaten. Menjaga Situasi Aman dan Kondusif KORTEP bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu di wilayahnya. Melakukan Pelaporan Cepat dan Akurat Setelah pemungutan suara, KORTEP melaporkan hasil serta kendala yang dihadapi di lapangan kepada KPU Kabupaten untuk bahan evaluasi. Tantangan Geografis di Pegunungan Bintang Kabupaten Pegunungan Bintang dikenal memiliki medan yang sangat berat — terdiri dari lembah curam, gunung tinggi, dan jarak antar kampung yang berjauhan. Banyak lokasi TPS yang hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki, menyeberangi sungai, atau menggunakan pesawat perintis. Dalam kondisi seperti itu, KORTEP menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik pemilu. Mereka sering bekerja dalam cuaca ekstrem dan minim fasilitas, namun tetap berkomitmen untuk memastikan hak pilih masyarakat di pelosok tetap terlayani dengan baik. KORTEP dan Pendekatan Adat Selain aspek teknis, KORTEP juga memiliki peran sosial dan kultural di masyarakat adat Pegunungan Bintang. Mereka harus memahami sistem sosial masyarakat lokal, seperti pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, serta melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh adat, gereja, dan pemuda agar partisipasi masyarakat meningkat. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjaga Pemilu damai dan harmonis, sesuai dengan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat pegunungan. Dukungan KPU Pegunungan Bintang KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terus memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi KORTEP, agar mereka memahami tata kelola pemilu, prinsip netralitas, serta mekanisme pelaporan yang benar. Pelatihan ini juga mencakup strategi menghadapi medan berat, pengelolaan logistik, serta komunikasi efektif di daerah tanpa jaringan. Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menegaskan bahwa KORTEP adalah ujung tombak suksesnya Pemilu di daerah pegunungan. “Tanpa kerja keras para KORTEP, pemilu tidak akan bisa menjangkau seluruh masyarakat. Mereka adalah pahlawan demokrasi di tanah tinggi Papua,” ujarnya. Harapan untuk Pemilu Damai dan Berintegritas Dengan peran strategis yang diemban, KORTEP di Pegunungan Bintang diharapkan terus menjaga profesionalitas, netralitas, dan semangat pelayanan. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga simbol semangat demokrasi di daerah pegunungan, yang memastikan setiap suara rakyat dihitung dan dihargai. Melalui kerja keras para KORTEP, Pemilu di Kabupaten Pegunungan Bintang diharapkan berlangsung damai, jujur, dan transparan, menjadi contoh bagi penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah terpencil lainnya di Tanah Papua. Penutup KORTEP bukan sekadar petugas lapangan, tetapi pilar penting demokrasi di bumi Pegunungan Bintang. Dengan semangat, dedikasi, dan kerja keras di medan yang sulit, mereka membuktikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar hadir hingga ke puncak-puncak tertinggi di Tanah Papua. Mereka adalah bukti nyata bahwa suara rakyat, sekecil apa pun, tetap berarti — dan akan terus dijaga demi masa depan Papua yang damai, berintegritas, dan sejahtera.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 15:00
22

Sistem Noken: Demokrasi Khas Papua yang Menjaga Nilai Budaya dan Kebersamaan

Dalam setiap pesta demokrasi di Tanah Papua, ada satu sistem unik yang menjadi ciri khas dan identitas lokal masyarakat pegunungan, yaitu Sistem Noken. Sistem ini bukan sekadar cara memilih dalam pemilu, tetapi juga simbol kearifan lokal, kebersamaan, dan kepercayaan sosial yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Asal Usul Sistem Noken Sistem Noken berasal dari tradisi masyarakat pegunungan tengah Papua, terutama di wilayah seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Yalimo, dan Pegunungan Bintang. Kata noken sendiri merujuk pada tas anyaman tradisional yang terbuat dari serat kayu atau kulit pohon. Dalam kehidupan sehari-hari, noken digunakan untuk membawa hasil kebun, bayi, atau barang-barang penting lainnya. Namun dalam konteks politik, noken memiliki makna yang lebih mendalam — ia menjadi simbol kepercayaan dan musyawarah masyarakat adat dalam menentukan pilihan politik. Baca Juga: Sejarah KPU: Menjaga Demokrasi Indonesia Sejak Era Reformasi Makna Filosofis di Balik Sistem Noken Sistem Noken mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan persatuan. Dalam masyarakat pegunungan Papua, kepala suku atau tokoh adat memiliki posisi penting sebagai pemimpin yang dipercaya untuk mengambil keputusan atas nama warganya. Oleh karena itu, dalam pemilihan umum, masyarakat menyerahkan hak suaranya kepada kepala suku atau tokoh adat untuk dimasukkan ke dalam noken sebagai bentuk kesepakatan bersama. Cara ini dianggap lebih mencerminkan musyawarah mufakat ketimbang individualisme. Pengakuan Resmi oleh Mahkamah Konstitusi Keunikan sistem ini sempat menjadi perdebatan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun, pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 secara resmi mengakui Sistem Noken sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sah di Tanah Papua. Pengakuan ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Papua, karena negara menghormati nilai budaya lokal sebagai bagian dari sistem demokrasi nasional. MK menegaskan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, selama dijalankan dengan transparan dan berdasarkan kesepakatan adat. Cara Kerja Sistem Noken Dalam praktiknya, ada dua model utama pelaksanaan sistem noken: Model Kesepakatan Kolektif (Akklamasi Adat) Masyarakat satu kampung atau distrik sepakat untuk menyerahkan hak pilihnya kepada kepala suku. Kepala suku kemudian menentukan pilihan bersama berdasarkan musyawarah. Model Perwakilan Melalui Noken Fisik Setiap kandidat atau partai politik memiliki satu noken khusus. Kepala suku akan memasukkan suara masyarakat ke dalam noken sesuai kesepakatan bersama. Kedua model ini dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan musyawarah. Walaupun berbeda dari sistem pencoblosan individual, sistem noken dianggap lebih sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat adat Papua. Tantangan dan Upaya Modernisasi Meski diakui secara hukum, sistem noken menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akurasi data pemilih. Beberapa pihak menilai perlu ada pendampingan dari KPU dan Bawaslu agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. KPU Papua Pegunungan terus berupaya untuk memperkuat pendidikan pemilih dan memastikan bahwa sistem noken dijalankan dengan tetap menghormati nilai budaya, namun selaras dengan regulasi pemilu nasional. Noken: Dari Alat Budaya ke Warisan Dunia Selain menjadi bagian penting dalam sistem pemilu, noken juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Pada tahun 2012, UNESCO secara resmi menetapkan Noken Papua sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, karena dianggap mewakili nilai kreativitas, tradisi, dan filosofi kehidupan masyarakat pegunungan Papua. Penutup Sistem Noken bukan sekadar cara memilih, tetapi manifestasi dari jati diri masyarakat Papua — masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan kepercayaan. Dalam era demokrasi modern, keberadaan Sistem Noken mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi sejati bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang menghormati budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, Sistem Noken tetap menjadi kebanggaan dan simbol harmoni antara budaya adat dan demokrasi Indonesia.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 14:54
10

Salam Wa Wa Wa : Simbol Persaudaraan dan Semangat Persatuan di Papua Pegunungan

Di Tanah Papua, setiap daerah memiliki ciri khas budaya dan ungkapan sapaan yang menggambarkan kehangatan masyarakatnya. Salah satu salam yang terkenal dan penuh makna dari wilayah Pegunungan Tengah adalah “Wa Wa Wa” — sebuah seruan yang mencerminkan semangat, kebersamaan, dan identitas masyarakat Papua Pegunungan. Asal Usul Salam “Wa Wa Wa” Salam “Wa Wa Wa” berasal dari kebiasaan masyarakat pegunungan yang memiliki tradisi komunikasi hangat dan penuh semangat. Kata ini tidak hanya sekadar sapaan, tetapi juga ungkapan emosional yang menunjukkan rasa gembira, semangat, dan persaudaraan. Bagi masyarakat Papua Pegunungan, “Wa Wa Wa” adalah simbol kegembiraan bersama, baik saat menyambut tamu, merayakan keberhasilan, maupun saat mengawali kegiatan besar seperti upacara adat atau pertemuan resmi pemerintahan. Baca Juga: Sejarah Papua Pegunungan: Dari Wilayah Pegunungan Hingga Menjadi Provinsi Baru di Tanah Papua Makna Filosofis di Balik “Wa Wa Wa” Secara makna, salam ini mengandung pesan persatuan dan kekuatan jiwa masyarakat pegunungan. Ucapan “Wa Wa Wa” biasanya diiringi dengan gerakan tangan ke atas dan sorak penuh semangat, menggambarkan energi positif dan solidaritas komunitas. Bagi masyarakat lokal, salam ini berarti: Wa pertama: simbol persaudaraan antarwarga. Wa kedua: simbol semangat perjuangan dan kerja sama. Wa ketiga: simbol harapan dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, setiap kali masyarakat menyerukan “Wa Wa Wa”, mereka sebenarnya sedang menyatukan hati dan tekad untuk menjaga kedamaian, kebersamaan, serta kebanggaan sebagai orang Papua Pegunungan. Simbol Identitas dan Persatuan Masyarakat Dalam berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan, salam “Wa Wa Wa” kini telah menjadi bagian penting dari identitas budaya resmi Papua Pegunungan. Banyak acara adat, pertemuan pemerintahan, hingga kegiatan KPU dan ASN di daerah ini diawali atau diakhiri dengan seruan “Wa Wa Wa” sebagai tanda penghormatan dan semangat kebersamaan. Salam ini juga menjadi pemersatu antar-suku dan antar-daerah, menembus batas perbedaan bahasa dan adat. Ia menjadi simbol bahwa masyarakat Papua Pegunungan, meski beragam, tetap satu dalam semangat yang sama — semangat untuk membangun tanah mereka dengan cinta dan persaudaraan. Wa Wa Wa di Era Modern Kini, salam “Wa Wa Wa” semakin dikenal luas, tidak hanya di Papua tetapi juga di tingkat nasional. Dalam berbagai acara kenegaraan dan media, seruan ini sering dikumandangkan oleh tokoh-tokoh dari Papua sebagai lambang semangat khas pegunungan yang tulus dan penuh kekuatan. Generasi muda Papua Pegunungan pun mulai menjadikan salam ini sebagai bentuk kebanggaan daerah dan identitas positif di tengah perkembangan zaman. “Wa Wa Wa” bukan hanya tradisi, tapi juga energi yang menyalakan semangat pembangunan dan kebersamaan di tanah tinggi Papua. Penutup Salam “Wa Wa Wa” adalah lebih dari sekadar kata — ia adalah suara hati masyarakat Papua Pegunungan. Melalui salam ini, mereka menegaskan pesan sederhana namun kuat: bahwa dalam kebersamaan, semangat, dan persaudaraan, masyarakat Papua Pegunungan akan terus maju membangun masa depan yang damai dan sejahtera. Wa Wa Wa! Salam semangat dari jantung Tanah Papua untuk seluruh Indonesia.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 14:51
22

Sejarah Papua Pegunungan: Dari Wilayah Pegunungan Hingga Menjadi Provinsi Baru di Tanah Papua

Papua Pegunungan adalah salah satu provinsi baru di Indonesia yang memiliki sejarah panjang, baik dari segi budaya, geografis, maupun perjuangan administrasi. Terletak di jantung pegunungan Jayawijaya, wilayah ini dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan keragaman budaya masyarakat adat yang masih terjaga hingga kini. Asal Usul Wilayah Papua Pegunungan Sebelum menjadi provinsi tersendiri, Papua Pegunungan merupakan bagian dari Provinsi Papua yang berpusat di Jayapura. Wilayah ini mencakup delapan kabupaten, yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Nduga. Daerah ini dikenal sebagai wilayah pegunungan tengah Papua, yang dihuni oleh berbagai suku besar seperti suku Dani, Yali, Lani, dan Ngalum, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, serta sistem sosial yang unik. Baca Juga: Sejarah KPU: Menjaga Demokrasi Indonesia Sejak Era Reformasi Perjalanan Sejarah dan Pembentukan Provinsi Baru Gagasan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan telah muncul sejak lama, seiring dengan keinginan masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan dari Jayapura. Aspirasi tersebut akhirnya terwujud pada tahun 2022, ketika pemerintah pusat bersama DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi baru ini diresmikan pada 11 November 2022, dan Jayawijaya (Wamena) ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Pembentukan provinsi ini menjadi bagian dari kebijakan pemekaran wilayah di Tanah Papua, bersama dengan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan Sosial dan Budaya di Wilayah Pegunungan Papua Pegunungan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Masyarakat di wilayah ini masih mempertahankan kehidupan adat yang kuat, seperti upacara bakar batu, tarian perang, serta pakaian adat koteka dan noken yang kini telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Setiap suku memiliki struktur sosial yang khas dan nilai gotong royong yang tinggi. Di tengah perubahan zaman, masyarakat Papua Pegunungan tetap menjaga harmoni antara tradisi dan modernisasi sebagai bagian dari identitas mereka. Kondisi Geografis dan Potensi Alam Wilayah Papua Pegunungan dikelilingi oleh jajaran Pegunungan Jayawijaya, termasuk Puncak Trikora dan Puncak Cartenz, yang merupakan titik tertinggi di Indonesia. Kondisi geografis yang bergunung-gunung membuat daerah ini memiliki iklim sejuk, tanah subur, dan pemandangan alam yang luar biasa indah. Selain potensi wisata alam, Papua Pegunungan juga memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hasil pertanian, kopi pegunungan, dan tanaman hortikultura yang menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Menuju Papua Pegunungan yang Maju dan Mandiri Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, dengan semangat masyarakat yang tinggi dan dukungan pemerintah pusat, daerah ini diharapkan mampu berkembang pesat dan menjadi contoh keberhasilan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan visi “Papua Pegunungan yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera”, dengan mengedepankan pembangunan yang berbasis budaya lokal dan pelibatan masyarakat adat dalam setiap kebijakan. Penutup Sejarah Papua Pegunungan adalah kisah panjang tentang perjuangan, jati diri, dan harapan. Dari lembah-lembah hijau hingga puncak-puncak gunung tinggi, wilayah ini menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Kini, sebagai provinsi yang baru lahir, Papua Pegunungan siap menatap masa depan dengan semangat baru, menjaga warisan leluhur sambil membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 14:46
12

Sejarah KPU: Menjaga Demokrasi Indonesia Sejak Era Reformasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sejak berdirinya pada era reformasi, KPU menjadi simbol kemandirian dan profesionalisme dalam melaksanakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan. Lahirnya KPU di Era Reformasi Sejarah berdirinya KPU tidak lepas dari dinamika politik Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Semangat reformasi menuntut adanya sistem pemilu yang lebih demokratis, terbuka, dan bebas dari intervensi pemerintah. Sebelum reformasi, pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berada di bawah kendali eksekutif. Kondisi ini menimbulkan banyak kritik karena dianggap tidak independen. Untuk menjawab tuntutan reformasi, pemerintah bersama DPR membentuk lembaga baru yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini secara resmi berdiri melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Baca Juga: Senjata Tradisional Papua Pegunungan: Simbol Keberanian dan Warisan Leluhur Pemilu 1999: Pemilu Pertama di Era KPU Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama yang diselenggarakan oleh KPU dan menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia. Pada pemilu tersebut, sebanyak 48 partai politik berpartisipasi, menandai terbukanya ruang politik yang selama ini tertutup. Pemilu 1999 juga menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati hak politik secara bebas, setelah selama lebih dari 30 tahun berada di bawah sistem politik yang terbatas. KPU berhasil menyelenggarakan pemilu yang dianggap paling demokratis pada masanya, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan logistik. Perkembangan dan Reformasi Sistem Pemilu Seiring perkembangan waktu, sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perubahan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. KPU memainkan peran kunci dalam setiap tahapan perubahan tersebut, termasuk penyempurnaan sistem proporsional terbuka, penggunaan teknologi informasi, hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada tahun 2001, KPU mengalami pembenahan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa KPU merupakan lembaga nasional, tetap, dan mandiri. Kini, KPU memiliki struktur organisasi yang mencakup KPU RI di tingkat pusat, KPU provinsi, hingga KPU kabupaten/kota, termasuk KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dan wilayah-wilayah lain di Tanah Papua. Pemilu Langsung dan Digitalisasi Proses Demokrasi KPU mencatat sejarah baru pada tahun 2004 dengan pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Sistem ini memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin nasional. Selanjutnya, KPU terus berinovasi melalui penerapan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam setiap tahapan pemilu. Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memegang tanggung jawab besar dalam menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme. Kepercayaan publik menjadi modal utama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Berbagai tantangan seperti hoaks, politik uang, dan polarisasi masyarakat menjadi ujian tersendiri bagi KPU untuk tetap menjalankan tugasnya secara independen dan adil. KPU Hari Ini dan Masa Depan Demokrasi Hingga kini, KPU terus bertransformasi menjadi lembaga modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan motto “Pemilu untuk Rakyat”, KPU berkomitmen menghadirkan proses demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan di seluruh penjuru negeri, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti Papua Pegunungan. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, KPU tetap menjadi penjaga demokrasi Indonesia, memastikan setiap suara rakyat memiliki arti bagi masa depan bangsa.

Selengkapnya
Minggu, 19 Oktober 2025 14:09
128

Yuk Simak! Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Siklus Pemilu

Oksibil — Setiap lima tahun sekali, bangsa Indonesia menggelar pesta demokrasi terbesar: Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, tahukah kamu bahwa sebelum masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, ada proses panjang yang disebut siklus pemilu? Siklus pemilu tersebut dimulai dari Tahap Perencanaan dan Persiapan, Tahap Kampanye, Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil, dan terakhir Evaluasi dan Penegakan Etik. Tiga lembaga utama berperan penting dalam menjaga integritasnya, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tentang Siklus Pemilu  Tahap Perencanaan dan Persiapan Tahap ini menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemilu. KPU menyiapkan peraturan teknis, jadwal, anggaran, serta data pemilih. Partai politik diverifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sementara itu, Bawaslu mengawasi jalannya proses awal agar sesuai ketentuan, dan DKPP memastikan penyelenggara bekerja sesuai etika. “Tahapan perencanaan menjadi kunci utama agar pemilu berjalan lancar dan kredibel,” ujar Oktovianus Keiya, Sekretaris Kabupaten Pegunungan Bintang Baca Juga: Senjata Tradisional Papua Pegunungan: Simbol Keberanian dan Warisan Leluhur Tahap Kampanye Setelah peserta ditetapkan, masa kampanye dimulai. Para calon memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. Bawaslu berperan aktif mengawasi agar kampanye berjalan tertib, damai, dan bebas dari politik uang maupun ujaran kebencian. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara  Hari pencoblosan menjadi puncak dari pesta demokrasi rakyat. Pemilih datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Setelah pencoblosan, petugas melakukan penghitungan suara secara terbuka dan transparan, disaksikan oleh saksi partai politik dan pengawas pemilu. Tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Setelah penghitungan di TPS, KPU melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Jika ada keberatan, pihak terkait dapat mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah putusan MK keluar, KPU menetapkan hasil akhir secara resmi. Evaluasi dan Penegakan Etik  Tahapan terakhir adalah evaluasi dan penegakan kode etik. DKPP berperan menindak penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar prinsip etika dan profesionalitas. Evaluasi menyeluruh dilakukan agar pelaksanaan pemilu berikutnya semakin baik dan berintegritas. Demokrasi yang Terus Berputar Setelah semua tahapan selesai, KPU kembali menyusun rencana untuk pemilu berikutnya. Siklus ini berulang setiap lima tahun sebagai wujud nyata demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia. Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU: Penyelenggara teknis pemilu. Bawaslu: Pengawas jalannya pemilu. DKPP: Penegak kode etik penyelenggara pemilu. Kesimpulan Siklus pemilu adalah jantung dari sistem demokrasi Indonesia. Dengan memahami setiap tahapnya, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya peran aktif dalam menjaga kualitas pemilu. Yuk, jadi pemilih cerdas dan ikut berkontribusi dalam menjaga demokrasi Indonesia! Baca Juga: Wisata Wamena: Surga Alam dan Budaya di Jantung Papua

Selengkapnya