
Sistem Noken: Demokrasi Khas Papua yang Menjaga Nilai Budaya dan Kebersamaan
Dalam setiap pesta demokrasi di Tanah Papua, ada satu sistem unik yang menjadi ciri khas dan identitas lokal masyarakat pegunungan, yaitu Sistem Noken. Sistem ini bukan sekadar cara memilih dalam pemilu, tetapi juga simbol kearifan lokal, kebersamaan, dan kepercayaan sosial yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat adat Papua.
Asal Usul Sistem Noken
Sistem Noken berasal dari tradisi masyarakat pegunungan tengah Papua, terutama di wilayah seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Yalimo, dan Pegunungan Bintang.
Kata noken sendiri merujuk pada tas anyaman tradisional yang terbuat dari serat kayu atau kulit pohon. Dalam kehidupan sehari-hari, noken digunakan untuk membawa hasil kebun, bayi, atau barang-barang penting lainnya.
Namun dalam konteks politik, noken memiliki makna yang lebih mendalam — ia menjadi simbol kepercayaan dan musyawarah masyarakat adat dalam menentukan pilihan politik.
Baca Juga: Sejarah KPU: Menjaga Demokrasi Indonesia Sejak Era Reformasi
Makna Filosofis di Balik Sistem Noken
Sistem Noken mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan persatuan. Dalam masyarakat pegunungan Papua, kepala suku atau tokoh adat memiliki posisi penting sebagai pemimpin yang dipercaya untuk mengambil keputusan atas nama warganya.
Oleh karena itu, dalam pemilihan umum, masyarakat menyerahkan hak suaranya kepada kepala suku atau tokoh adat untuk dimasukkan ke dalam noken sebagai bentuk kesepakatan bersama. Cara ini dianggap lebih mencerminkan musyawarah mufakat ketimbang individualisme.
Pengakuan Resmi oleh Mahkamah Konstitusi
Keunikan sistem ini sempat menjadi perdebatan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun, pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 secara resmi mengakui Sistem Noken sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sah di Tanah Papua.
Pengakuan ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Papua, karena negara menghormati nilai budaya lokal sebagai bagian dari sistem demokrasi nasional. MK menegaskan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, selama dijalankan dengan transparan dan berdasarkan kesepakatan adat.
Cara Kerja Sistem Noken
Dalam praktiknya, ada dua model utama pelaksanaan sistem noken:
-
Model Kesepakatan Kolektif (Akklamasi Adat)
Masyarakat satu kampung atau distrik sepakat untuk menyerahkan hak pilihnya kepada kepala suku. Kepala suku kemudian menentukan pilihan bersama berdasarkan musyawarah. -
Model Perwakilan Melalui Noken Fisik
Setiap kandidat atau partai politik memiliki satu noken khusus. Kepala suku akan memasukkan suara masyarakat ke dalam noken sesuai kesepakatan bersama.
Kedua model ini dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan musyawarah. Walaupun berbeda dari sistem pencoblosan individual, sistem noken dianggap lebih sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat adat Papua.
Tantangan dan Upaya Modernisasi
Meski diakui secara hukum, sistem noken menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akurasi data pemilih. Beberapa pihak menilai perlu ada pendampingan dari KPU dan Bawaslu agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
KPU Papua Pegunungan terus berupaya untuk memperkuat pendidikan pemilih dan memastikan bahwa sistem noken dijalankan dengan tetap menghormati nilai budaya, namun selaras dengan regulasi pemilu nasional.
Noken: Dari Alat Budaya ke Warisan Dunia
Selain menjadi bagian penting dalam sistem pemilu, noken juga memiliki nilai budaya yang tinggi.
Pada tahun 2012, UNESCO secara resmi menetapkan Noken Papua sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, karena dianggap mewakili nilai kreativitas, tradisi, dan filosofi kehidupan masyarakat pegunungan Papua.
Penutup
Sistem Noken bukan sekadar cara memilih, tetapi manifestasi dari jati diri masyarakat Papua — masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan kepercayaan.
Dalam era demokrasi modern, keberadaan Sistem Noken mengingatkan bangsa Indonesia bahwa demokrasi sejati bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang menghormati budaya dan kearifan lokal.
Dengan demikian, Sistem Noken tetap menjadi kebanggaan dan simbol harmoni antara budaya adat dan demokrasi Indonesia.