Berita Terkini

Rabu, 22 Oktober 2025 16:46
5511

Daun Gatal: Fakta dan Manfaat Pengobatan Tradisional Asli Pegunungan Bintang

Pengenalan Daun Gatal dari Pegunungan Bintang Daun gatal merupakan tanaman khas dari wilayah Papua Pegunungan, terutama Kabupaten Pegunungan Bintang. Bagi masyarakat adat seperti Ngalum, Ketengban, dan Eipo, daun ini memiliki peran penting dalam sistem pengobatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Tanaman ini tumbuh liar di hutan lembap, tepi sungai, dan lereng pegunungan. Meski sederhana, daun gatal telah lama menjadi “obat alami” yang dipercaya dapat mengembalikan kebugaran tubuh dan melancarkan peredaran darah. Baca Juga: Evaluasi Perjalanan Dinas: Hal apa saja yang harus disiapkan   Ciri dan Identifikasi Tanaman  Nama Ilmiah dan Klasifikasi Nama ilmiah: Laportea decumana (Roxb.) Wedd. Famili: Urticaceae Nama lokal: Daun gatal, daun sengsa, daun penyengat Ciri-ciri Morfologis Daunnya lebar, tepi bergerigi, permukaan berbulu halus. Sentuhan langsung dengan kulit menimbulkan rasa gatal, panas, dan sedikit perih. Biasanya tumbuh di daerah lembap dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl.   Manfaat Pengobatan Tradisional Daun gatal menjadi bagian penting dalam pengobatan tradisional masyarakat Pegunungan Bintang. Pengetahuan penggunaannya diperoleh dari pengalaman generasi ke generasi. Menghilangkan Pegal dan Nyeri Otot Daun gatal digosokkan langsung pada bagian tubuh yang pegal atau kaku. Sensasi panas dan gatal dianggap sebagai tanda bahwa aliran darah mulai lancar dan otot mulai rileks. Melancarkan Peredaran Darah Senyawa aktif seperti histamin, asetilkolin, dan asam format berperan merangsang saraf tepi dan memperlancar sirkulasi darah di permukaan kulit.   Meredakan Nyeri Sendi dan Rematik Masyarakat Ngalum dan Ketengban memanfaatkan daun ini untuk terapi rematik dan nyeri pinggang. Penggunaan dilakukan secara rutin dalam waktu singkat agar tidak menimbulkan iritasi.   Membersihkan Tubuh Setelah Aktivitas Berat Penggosokan daun gatal dilakukan secara berkelompok di sungai atau halaman rumah sebagai bentuk penyegaran tubuh setelah bekerja di ladang atau berburu. Baca Juga: Manfaat Berbuka Puasa dengan minum Air Putih: Lebih Disarankan untuk dikonsumsi Dibanding Minuman Manis   Fakta Ilmiah dan Temuan Etnobotani Penelitian dari Universitas Cenderawasih (2019) dan Badan Litbang Kesehatan RI (2012) menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat di Distrik Kiwirok dan Oksibil menggunakan daun gatal sebagai obat tradisional. Aspek Keterangan Nama ilmiah Laportea decumana Famili Urticaceae Senyawa aktif Histamin, asetilkolin, asam format Efek farmakologis Melancarkan peredaran darah, mengurangi nyeri, merelaksasi otot Wilayah tumbuh Kiwirok, Batom, Oksibil – Pegunungan Bintang Status konservasi Aman, tumbuh liar di hutan lembap   Nilai Budaya dan Ritual Adat Simbol Pembersihan Diri Dalam kepercayaan adat Ngalum, daun gatal digunakan dalam ritual pembersihan tubuh dan jiwa sebelum memasuki acara adat penting. Proses ini dianggap sebagai simbol penyucian dari kelelahan dan pengaruh buruk. Pengobatan Roh Sakit Pada beberapa kampung di Oksibil dan Batom, daun gatal digunakan dalam ritual pengobatan bagi orang yang dianggap terkena “gangguan roh hutan”. Daun digosokkan ke tubuh pasien sambil disertai doa dan percikan air sungai sebagai simbol pemulihan.    Catatan Etis dan Keselamatan Gunakan daun gatal secara hati-hati, jangan berlebihan. Hindari bagian wajah, leher, dan area sensitif. Tidak disarankan untuk penderita alergi kulit. Untuk penyakit berat, penggunaan daun gatal sebaiknya menjadi pelengkap pengobatan medis, bukan pengganti. Daun gatal adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dan ilmu alam berpadu dalam tradisi masyarakat Pegunungan Bintang. Selain sebagai obat alami, tumbuhan ini memiliki nilai sosial, budaya, dan simbolik yang tinggi. Penelitian modern telah memperkuat pemahaman bahwa apa yang dijaga oleh masyarakat adat selama ratusan tahun memiliki dasar ilmiah yang kuat. Baca Juga: Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya di Indonesia Berikut beberapa sumber berita/ilmiah yang mendukung penggunaan tumbuhan ­“daun gatal” (genus Laportea) di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua: Studi Etnobotani Daun Gatal oleh Masyarakat Kiwirok Papua (Simaremare et al., 2019) — penelitian lapangan di Desa Pelebib, Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang yang mengidentifikasi tiga spesies daun gatal yang digunakan masyarakat sebagai obat tradisional. Pemanfaatan Tanaman Daun Gatal (Laportea decumana) oleh Masyarakat Distrik Al ‑ Emsom Kabupaten Pegunungan Bintang — artikel dari universitas (UNAIR) yang menyebut pemanfaatan Laportea decumana sebagai obat tradisional di distrik dalam Kabupaten Pegunungan Bintang. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Gatal (Laportea aestuans/decumana) — penelitian laboratorium yang mengevaluasi aktivitas biologis daun gatal sebagai kandidat obat antinyeri dan antibakteri.  

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 14:41
520

Manfaat Berbuka Puasa dengan minum Air Putih: Lebih Disarankan untuk dikonsumsi Dibanding Minuman Manis

Seharian menjalani puasa, kita dianjurkan untuk tidak langsung berbuka dengan makanan berat, gorengan dan beberapa makanan tak menyehatkan. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menyarankan agar mengonsumsi air putih saat berbuka puasa ketimbang minuman manis. Beberapa pertimbangan seperti tubuh harus mengembalikan cairan yang hilang setelah berpuasa selama lebih 13 jam. aktivitas seharian saat berpuasa membuat tubuh kehilangan cairan sehingga diperlukan asupan mineral berkualitas. "(Minum) Air mineral dapat menekan asam lambung, sedangkan minuman manis akan meningkatkan asam (lambung), Selain itu, kebiasaan meminum air mineral sebanyak 1,8 liter per hari tidak boleh ditinggalkan meskipun saat Ramadan tiba. Usahakan juga mengonsumsi air mineral berkualitas agar kesehatan tubuh terjaga. Dikutip dari Kementerian Kesehatan, minum air mineral yang mengandung mineral saat buka puasa bisa membuat tubuh langsung aktif kembali. Ini karena sel darah merah akan dirangsang untuk tumbuh lebih cepat sehingga akan menghasilkan lebih banyak oksigen dan energi. Selain itu, tubuh yang terasa lemas dan mudah lelah akan kembali bugar bila mengonsumsi air mineral dengan mineral essensial. "Sehingga disarankan minum dulu air mineral (saat berbuka puasa], baru yang lainnya," Apabila saat berbuka diisi dengan mengonsumsi minuman manis secara berlebihan bisa berisiko mengganggu kesehatan tubuh.  ada sejumlah penyakit yang bisa muncul akibat gula darah yang tinggi seperti jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan lainnya.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 14:40
1459

Evaluasi Perjalanan Dinas: Hal apa saja yang harus disiapkan

Evaluasi Perjalanan Dinas Jabatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta langkah-langkah yang diambil untuk pertanggungjawabannya berdasarkan keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 Tujuan dan Jenis Perjalanan Dinas Tujuan utama perjalanan dinas, menurut peraturan yang berlaku, adalah untuk kepentingan negara atau organisasi, yang dilakukan oleh pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), atau pegawai tidak tetap. Perjalanan ini bersifat tugas dan bukan untuk keperluan pribadi, dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Tujuan: Untuk kepentingan negara, seperti rapat, seminar, diklat, studi banding, konferensi, atau menjalin kerja sama. Jenis: Berdasarkan cakupan wilayah, perjalanan dinas dapat berupa dalam kota, dalam provinsi, atau luar provinsi. Landasan Hukum Perjalanan Dinas Peraturan mengenai perjalanan dinas di Indonesia diatur dalam beberapa tingkatan, baik pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950: Peraturan awal tentang perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di dalam negeri. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955: Menyesuaikan peraturan sebelumnya dengan perubahan keadaan dan menyatukan peraturan perjalanan dinas bagi semua pegawai negeri sipil, tanpa membedakan kebangsaan. Persiapan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Untuk memastikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, KPU Pegunungan Bintang menyiapkan beberapa dokumen dan prosedur sebagai berikut: * Surat Tugas: Dokumen resmi yang menetapkan tugas dan tujuan perjalanan dinas. * Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD): Dokumen yang mengatur rincian perjalanan dinas, termasuk tujuan, durasi, dan anggaran yang diperlukan. * Laporan Pertanggungjawaban (LPJ): Dokumen yang mencakup laporan kegiatan selama perjalanan dinas dan bukti-bukti pengeluaran yang sah. * Dokumen Pendukung: Seperti tiket perjalanan, bukti penginapan, dan kuitansi lainnya yang mendukung LPJ. * Daftar Nominatif * ⁠Daftar Transpor Lokal * ⁠Daftar Pengeluaran Rill * Review Internal: Proses evaluasi internal untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi perjalanan dinas. * Pelatihan dan Sosialisasi: Penyuluhan kepada pegawai mengenai prosedur perjalanan dinas dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Dengan langkah-langkah tersebut, KPU berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 16:01
6066

Sistem Pemerintahan: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya di Indonesia

Pengantar Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama, seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, dan keamanan nasional. Memahami sistem pemerintahan penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara dan memastikan jalannya pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Pengertian Sistem Pemerintahan Secara umum, sistem pemerintahan adalah mekanisme atau struktur organisasi politik yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini menentukan siapa yang berwenang membuat keputusan, menjalankan kebijakan, serta mengawasi pelaksanaannya. Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan di Dunia Berikut adalah beberapa jenis sistem pemerintahan yang umum diterapkan di berbagai negara: Sistem Presidensial Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan tertentu dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Contoh: Amerika Serikat, Indonesia, Brasil. Sistem Parlementer Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Pemerintah dapat dijatuhkan jika kehilangan kepercayaan dari parlemen. Contoh: Inggris, Jepang, Australia. Sistem Semi-Presidensial Kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer. Presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri. Contoh: Prancis, Rusia. Sistem Pemerintahan di Indonesia Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial sejak awal kemerdekaan dan ditegaskan kembali melalui amandemen UUD 1945. Dalam sistem ini: Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Ada pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia karena memberikan stabilitas politik dan kepastian hukum yang lebih baik dibanding sistem parlementer. Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Lembaga legislatif dan eksekutif terpisah secara tegas. Pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Kelebihan: Stabilitas politik lebih terjaga. Proses pengambilan keputusan cepat karena tidak tergantung pada parlemen. Pemisahan kekuasaan lebih jelas. Kekurangan: Potensi munculnya pemerintahan yang terlalu kuat (otoriter). Kurangnya mekanisme kontrol langsung dari parlemen terhadap presiden. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Agar sistem pemerintahan berjalan efektif, harus diterapkan prinsip Good Governance seperti: Transparansi dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas lembaga pemerintahan terhadap publik. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan prinsip ini melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara.   Sistem pemerintahan merupakan fondasi utama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Indonesia dengan sistem presidensialnya menekankan keseimbangan kekuasaan, stabilitas, dan partisipasi rakyat. Dengan penerapan prinsip Good Governance, diharapkan pemerintahan Indonesia semakin transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Baca Juga: Budaya Politik Partisipan: Pengertian, Ciri, dan Peran Pentingnya dalam Demokrasi Indonesia

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 15:54
1790

Budaya Politik Partisipan: Pengertian, Ciri, dan Peran Pentingnya dalam Demokrasi Indonesia

1. Pengertian Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan adalah kondisi di mana warga negara memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, hingga pengawasan kebijakan pemerintah. Menurut ahli politik Gabriel Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipan merupakan tingkat tertinggi dari perkembangan budaya politik, di mana rakyat tidak hanya taat pada sistem politik, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan negara. 2. Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari budaya politik lainnya, yaitu: Kesadaran Politik Tinggi Warga memahami pentingnya peran mereka dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Aktif dalam Proses Politik Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut memberikan suara, pendapat, dan masukan terhadap kebijakan publik. Kritis terhadap Pemerintah Rakyat berani menyampaikan kritik konstruktif dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketaatan terhadap Aturan Demokrasi Meski kritis, masyarakat tetap menjunjung tinggi etika politik dan menghormati hasil keputusan bersama. Tanggung Jawab Sosial dan Nasional Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa melalui partisipasi aktif. 3. Bentuk Partisipasi dalam Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: a. Partisipasi dalam Pemilu Warga negara menggunakan hak pilihnya secara sadar dan rasional untuk menentukan pemimpin yang berintegritas. b. Partisipasi dalam Organisasi Sosial atau Politik Masyarakat aktif bergabung dalam organisasi masyarakat, partai politik, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). c. Pengawasan Publik Warga ikut memantau kebijakan pemerintah dan melaporkan penyimpangan yang terjadi melalui mekanisme hukum dan media publik. d. Diskusi dan Pendidikan Politik Masyarakat terlibat dalam forum diskusi, seminar, atau kegiatan sosialisasi politik guna meningkatkan literasi politik. 4. Contoh Budaya Politik Partisipan di Indonesia Beberapa contoh nyata penerapan budaya politik partisipan antara lain: Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas independen. Aktivitas masyarakat sipil dan media yang mengawasi jalannya pemerintahan. Keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam kegiatan sosial-politik yang bertujuan memperjuangkan keadilan. Program pendidikan politik oleh KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat di daerah. 5. Peran Budaya Politik Partisipan dalam Demokrasi Budaya politik partisipan memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia, antara lain: Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Partisipasi aktif rakyat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Pemerintah akan lebih transparan dan bertanggung jawab jika masyarakat ikut mengawasi. Mendorong Kebijakan yang Pro-Rakyat Suara masyarakat yang aktif memengaruhi kebijakan publik agar lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Memperkuat Legitimasi Demokrasi Partisipasi luas dari rakyat menunjukkan bahwa sistem demokrasi berjalan sehat dan diterima masyarakat. 6. Tantangan dalam Membangun Budaya Politik Partisipan Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat budaya politik partisipan antara lain: Rendahnya pendidikan politik masyarakat di daerah terpencil. Kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Maraknya politik uang dan pragmatisme dalam pemilu. Dominasi elite politik yang membatasi ruang partisipasi rakyat. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan edukasi politik berkelanjutan, transparansi pemerintahan, dan penguatan peran media yang independen.   Budaya politik partisipan adalah cermin kematangan politik masyarakat dalam sistem demokrasi. Dengan meningkatnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, pemerintahan akan semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemilu, organisasi sosial, maupun kegiatan pengawasan publik — demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang berkualitas. Baca Juga: Musyawarah: Makna, Tujuan, dan Peran Pentingnya dalam Kehidupan Demokratis di Indonesia

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 15:49
8878

Musyawarah: Makna, Tujuan, dan Peran Pentingnya dalam Kehidupan Demokratis di Indonesia

1. Pengertian Musyawarah Musyawarah adalah proses bersama untuk mengambil keputusan secara mufakat melalui pertukaran pendapat, ide, dan gagasan antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks kehidupan berbangsa, musyawarah menjadi salah satu nilai utama dalam Pancasila, tepatnya pada sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Musyawarah mencerminkan semangat demokrasi khas Indonesia yang mengutamakan kesepakatan bersama, bukan dominasi individu atau kelompok tertentu. 2. Tujuan Musyawarah Musyawarah memiliki tujuan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan pemerintahan yang adil, antara lain: Mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh seluruh pihak. Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil. Menghindari konflik dan perpecahan akibat perbedaan pendapat. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui keputusan yang bijaksana. 3. Prinsip-Prinsip Musyawarah Agar musyawarah berjalan efektif dan beretika, beberapa prinsip utama perlu diterapkan, yaitu: Keterbukaan — setiap peserta bebas mengemukakan pendapat. Kejujuran — semua pihak menyampaikan gagasan dengan niat baik. Keadilan — semua suara memiliki nilai yang sama. Tanggung Jawab — keputusan akhir harus dilaksanakan bersama. Kebersamaan — musyawarah mengutamakan kepentingan umum di atas pribadi. 4. Bentuk Musyawarah dalam Kehidupan Sehari-hari Musyawarah tidak hanya dilakukan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan: a. Musyawarah di Lingkungan Keluarga Dilakukan untuk menentukan keputusan bersama, seperti pendidikan anak atau perencanaan keuangan keluarga. b. Musyawarah di Sekolah Siswa dan guru bermusyawarah untuk menentukan kegiatan, jadwal, atau penyelesaian masalah bersama. c. Musyawarah di Lingkungan Masyarakat Warga berdiskusi bersama dalam forum RT/RW untuk menyelesaikan persoalan sosial. d. Musyawarah di Pemerintahan Musyawarah dilaksanakan dalam DPR, MPR, atau lembaga daerah guna membentuk kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. 5. Manfaat Musyawarah Pelaksanaan musyawarah memberikan dampak positif yang besar, di antaranya: Menumbuhkan persatuan dan gotong royong. Menghindari konflik antarindividu atau kelompok. Melatih kemampuan berpikir kritis dan empati. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan sosial. 6. Musyawarah dalam Perspektif Pancasila dan Demokrasi Dalam sistem demokrasi Indonesia, musyawarah adalah wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap keputusan publik diharapkan diambil melalui dialog, kesetaraan, dan kebijaksanaan kolektif. Musyawarah menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukan ancaman, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan bangsa bila diolah dengan bijak.   Musyawarah adalah pondasi kehidupan demokratis dan bermasyarakat di Indonesia. Melalui musyawarah, kita belajar untuk mendengarkan, menghargai, dan mencari titik temu demi kepentingan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai musyawarah di setiap aspek kehidupan, bangsa Indonesia dapat terus menjaga persatuan, keadilan, dan kedamaian. Baca Juga: Good Governance: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia

Selengkapnya