Oksibil – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tata kelola logistik Pemilihan Tahun 2024. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perencanaan strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu serentak Tahun 2029 mendatang.

Tantangan Berat di Balik Kesuksesan Distribusi Logistik 2024

Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Yulius Uopdana, mengakui bahwa distribusi logistik di wilayahnya merupakan tugas yang sangat kompleks. Meski secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar, faktor geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama yang signifikan.

Baca juga: Oksibil Papua: Negeri di Atas Awan Penuh Pesona dan Tantangan

“Distribusi logistik di wilayah Pegunungan Bintang tidaklah mudah. Sebagian besar distrik hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Namun berkat kerja sama semua pihak, seluruh logistik dapat tiba di TPS tepat waktu,” ujar Yulius.

Dalam laporan tersebut, KPU mencatat beberapa permasalahan penting yang perlu diperbaiki menjelang Pemilu 2029, antara lain:

1. Keterlambatan pengiriman logistik berdampak pada proses penyortiran dan pengepakan di gudang KPU.
2. Ketidaksesuaian jumlah logistik di sejumlah TPS, yang segera ditangani dengan pendistribusian tambahan perlengkapan.
3. Kendala alam yang tidak terelakkan seperti cuaca buruk dan medan ekstrem yang kerap menghambat jadwal penerbangan dan pengiriman ke wilayah terpencil.

Peta Distribusi: Hanya 9 dari 34 Distrik yang Terakses Darat

Pada pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, sebagian besar logistik didistribusikan menggunakan pesawat, dari 34 distrik hanya 9 distrik yang bisa di jangkau melalui jalur darat meliputi Oksibil, Kalomdol, Serambakon, Okaom, Pepera, Oksebang, Oksop, Okbape dan Iwur. Distrik Iwur, Tarup, Pepera, Oksamol, Kiwirok Timur, Batom, Murkim, Mofinop (Perbatasan RI-PNG) Sedangkan Alemsom, Kawor dan Awinbon (Distrik Terjauh).

Baca juga: : KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Resmi Angkat Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

Rekomendasi Strategis untuk Logistik Pemilu 2029

KPU Pegunungan Bintang menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki sistem tata kelola logistik pada pemilihan berikutnya. Beberapa rekomendasi utama yang disampaikan antara lain:

• Menetapkan penyedia logistik yang tepat waktu dan berkualitas.
• Meningkatkan kapasitas SDM dan koordinasi lintas lembaga untuk distribusi di wilayah sulit akses.
• Memperkuat sistem monitoring dan pengawasan dalam setiap tahapan logistik.

“Kami berkomitmen agar seluruh proses logistik di Pemilu 2029 berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Pengalaman di 2024 menjadi pelajaran berharga untuk penyelenggaraan berikutnya,” tambah Yulius.

Dengan berbagai upaya perbaikan tersebut, KPU Pegunungan Bintang optimistis mampu mewujudkan tata kelola logistik yang lebih baik, efisien, dan menjamin hak pilih masyarakat hingga ke pelosok Pegunungan Bintang.