1. Apa Itu Kolusi?

Kolusi adalah kerja sama rahasia antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum, etika, maupun prinsip keadilan.
Istilah ini sering dikaitkan dengan korupsi dan nepotisme, membentuk istilah populer KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang menjadi musuh utama tata pemerintahan bersih.

Kolusi bisa terjadi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi pemerintahan, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan. Biasanya dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit terdeteksi tanpa pengawasan yang ketat.

2. Bentuk-Bentuk Kolusi di Indonesia

Ada berbagai bentuk kolusi yang umum terjadi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, antara lain:

a. Kolusi di Sektor Pemerintahan

Terjadi ketika pejabat publik bekerja sama dengan pihak swasta untuk memenangkan proyek, tender, atau jabatan tertentu tanpa proses yang transparan.

b. Kolusi di Dunia Usaha

Perusahaan bisa melakukan kolusi untuk mengatur harga pasar, memenangkan tender tertentu, atau menyingkirkan pesaing dengan cara tidak sehat.

c. Kolusi dalam Rekrutmen Jabatan

Kolusi juga sering muncul dalam proses seleksi pegawai negeri, BUMN, maupun perusahaan swasta — ketika hasil seleksi ditentukan bukan karena kompetensi, melainkan hubungan personal atau suap.

3. Dampak Negatif Kolusi Terhadap Bangsa

Kolusi memberikan dampak besar yang merugikan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral. Beberapa di antaranya:

• Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

• Menghambat pertumbuhan ekonomi, karena keputusan ekonomi tidak lagi berdasarkan kualitas atau efisiensi.

• Memicu ketidakadilan sosial, sebab peluang hanya diberikan kepada pihak yang punya koneksi, bukan kemampuan.

• Merusak moral bangsa, karena nilai kejujuran dan integritas dianggap tidak penting.

4. Contoh Kasus Kolusi di Indonesia

Beberapa kasus besar di Indonesia memperlihatkan bagaimana kolusi berperan dalam merugikan negara. Misalnya:

• Kolusi dalam proyek pengadaan barang dan jasa, di mana pemenang tender sudah diatur sebelumnya.

• Kolusi antar elit politik dan pengusaha, yang saling menukar kepentingan kekuasaan dan finansial.

• Kolusi di sektor pendidikan, seperti jual beli ijazah atau manipulasi nilai.

5. Upaya Pencegahan Kolusi

Untuk memberantas kolusi, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

a. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap kebijakan publik dan proyek pemerintah harus diumumkan secara terbuka kepada publik.

b. Penerapan E-Government

Digitalisasi sistem administrasi dan pengadaan dapat mengurangi peluang kolusi karena semua proses tercatat otomatis dan sulit dimanipulasi.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Lembaga seperti KPK, BPK, dan Ombudsman harus berperan aktif dalam memantau potensi kolusi.

d. Pendidikan Antikorupsi

Nilai-nilai integritas dan kejujuran perlu ditanamkan sejak dini di sekolah dan lingkungan kerja.

Kolusi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan budaya bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas, setiap individu harus berani menolak segala bentuk kolusi, sekecil apa pun.
Pemerintah, lembaga, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan sistem yang transparan, adil, dan akuntabel.

Baca Juga: SIMPEG KPU: Integrasi dengan Ekosistem Digital KPU