Nepotisme masih terjadi di birokrasi dan politik. Kenali 5 dampak buruknya bagi aparatur pemerintah agar tata kelola tetap bersih dan profesional.

Nepotisme Masih Jadi Masalah dalam Pemerintahan

Nepotisme adalah praktik penyalahgunaan jabatan untuk memberikan posisi, fasilitas, atau keuntungan kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat. Meskipun sering dianggap hal kecil, praktik ini merusak sistem merit dan keadilan dalam birokrasi, bahkan menghambat reformasi menuju pemerintahan yang bersih.

Baca Juga: Tantangan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan

Dalam konteks birokrasi Indonesia, nepotisme termasuk bagian dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilarang oleh undang-undang. Namun, praktiknya masih ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari rekrutmen pegawai hingga promosi jabatan.

Berikut 5 dampak buruknya bagi aparatur pemerintah agar tata kelola tetap bersih dan profesional

• Menurunkan Kualitas Pelayanan Publik

Ketika jabatan publik diberikan bukan kepada yang berkompeten, pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif. Nepotisme membuat keputusan tidak didasarkan pada kemampuan, tapi pada hubungan pribadi — sehingga publik menanggung akibat dari pelayanan yang lambat dan tidak transparan.

• Menghambat Karier Pegawai yang Berprestasi

Pegawai yang memiliki kinerja tinggi kerap kalah oleh mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat. Hal ini menciptakan rasa tidak adil, menurunkan motivasi kerja, dan memicu budaya 'asal dekat, pasti naik jabatan'. Padahal, sistem merit seharusnya menilai berdasarkan prestasi dan kompetensi.

• Menggerus Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Saat masyarakat menilai keputusan diambil karena kedekatan, legitimasi pemerintah ikut menurun. Nepotisme membuat masyarakat kehilangan keyakinan terhadap integritas lembaga negara.

• Menumbuhkan Budaya Korupsi dan Kolusi

Nepotisme sering menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan kolusi. Hubungan kekeluargaan atau kedekatan pribadi mendorong pengabaian aturan dan konflik kepentingan. Dalam jangka panjang, ini melahirkan jaringan kekuasaan tertutup yang sulit diawasi publik.        

• Merusak Moral dan Etika Aparatur Negara

Ketika nepotisme dibiarkan, nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme tergantikan oleh loyalitas pribadi. Lambat laun, aparatur pemerintah kehilangan semangat pengabdian dan bekerja hanya untuk kepentingan kelompok. Inilah yang membuat nepotisme berbahaya tidak hanya secara struktural, tetapi juga moral.

Baca Juga: Politik Identitas dalam Pemilu: Pengertian, Dampak, dan Cara Mencegahnya

Langkah Nyata Mencegah Nepotisme di Lingkungan Pemerintahan

• Terapkan Sistem Merit dalam setiap promosi dan rekrutmen ASN.
• Tingkatkan Transparansi seluruh proses seleksi jabatan publik.
• Perkuat Pengawasan Internal dan laporkan potensi penyimpangan ke lembaga pengawas.
• Tanamkan Nilai Integritas dan Etika sejak tahap awal pendidikan ASN.
• Libatkan Publik dan Media dalam mengawasi kebijakan penempatan pejabat.
   
• Dengan langkah-langkah tersebut, birokrasi Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan profesional, bersih, dan bebas dari praktik nepotisme.