Politik identitas sering muncul jelang pemilu. Simak pengertian, sejarah, dampak, dan langkah pencegahannya agar demokrasi tetap sehat dan inklusif.

Pengertian Politik Identitas

Istilah politik identitas sering muncul dalam dinamika demokrasi modern, terutama menjelang pemilu. Fenomena ini wajar dalam sistem demokrasi, namun dapat menimbulkan perpecahan bila digunakan secara berlebihan.

Secara sederhana, politik identitas adalah praktik politik yang menggunakan unsur agama, etnis, ras, suku, atau budaya sebagai dasar untuk membangun dukungan politik.

Dalam konteks positif, politik identitas dapat menjadi sarana memperjuangkan kesetaraan dan representasi kelompok tertentu. Namun, jika disalahgunakan, praktik ini dapat memecah belah masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi.

Baca Juga: Kinerja KPU Pegunungan Bintang Pasca Pemilu: Menjaga Integritas dan Stabilitas Demokrasi

Sejarah dan Perkembangan Politik Identitas di Indonesia

Pengaruh Global

Secara global, politik identitas mulai dikenal pada abad ke-20 melalui berbagai gerakan sosial seperti perjuangan hak sipil, feminisme, dan aktivisme minoritas di Amerika dan Eropa. Gerakan-gerakan ini menuntut pengakuan atas identitas dan hak politik kelompok tertentu.

Perkembangan di Indonesia

Di Indonesia, pengaruh politik identitas sudah tampak sejak masa kolonial, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya identitas nasional untuk melawan penjajahan.

Memasuki era Reformasi 1998, kebebasan politik yang lebih luas membuka ruang bagi ekspresi identitas—baik dalam konteks agama, etnis, maupun budaya.

Namun, kebebasan ini juga meningkatkan risiko munculnya politik sektarian jika tidak dikelola secara bijak.

Contoh Politik Identitas dalam Pemilu

Beberapa bentuk politik identitas yang sering muncul di Indonesia antara lain:

• Kampanye berbasis agama atau etnis tertentu.
• Penyebaran narasi yang menonjolkan perbedaan kelompok sosial.
• Mobilisasi dukungan massa berdasarkan kesamaan identitas sosial atau budaya.

Jika dilakukan secara berlebihan, praktik tersebut bisa mengancam persatuan nasional dan menurunkan kualitas demokrasi.
 

Dampak Politik Identitas

Dampak Positif

• Mendorong representasi politik bagi kelompok minoritas.
• Meningkatkan kesadaran terhadap isu kesetaraan dan keadilan sosial.

Dampak Negatif

• Memicu polarisasi sosial dan intoleransi.
•  Menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
• Menggeser fokus politik dari adu gagasan menjadi adu identitas.

Langkah Pencegahan Politik Identitas yang Merusak

• Pendidikan Politik Masyarakat

Mendorong pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan program dan visi calon, bukan faktor identitas.

• Etika Partai Politik dan Aktor Politik

Partai politik perlu menolak penggunaan isu SARA dalam kampanye serta menegakkan prinsip kompetisi yang sehat dan bermartabat.

• Peran Media dan Tokoh Masyarakat

Media massa dan tokoh masyarakat berperan menjaga kesejukan politik dengan mengedepankan narasi persatuan dan toleransi.

• Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas terhadap pelanggaran yang mengandung unsur politik identitas atau ujaran kebencian.

• Penguatan Nilai Kebangsaan

Menumbuhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan memperkuat toleransi menjadi kunci agar politik tetap menjadi ruang pemersatu bangsa.

Baca Juga: Kopra By Mandiri: Solusi Permudah Transaksi Keuangan KPU Pegunungan Bintang