Setelah proses pemungutan suara selesai dan hasil pemilu diumumkan, tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serta-merta berakhir. Justru, pasca pemilu adalah masa yang krusial bagi KPU untuk menyelesaikan berbagai tahapan penting guna memastikan kelancaran transisi kekuasaan dan menjaga legitimasi hasil pemilu. 

Berikut ini beberapa poin penting yang dilakukan KPU Pegunungan Bintang pasca pemilu:

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Meski pemilu telah selesai, KPU Pegunungan Bintang tetap bekerja dalam memperbaiki dan memutakhirkan data pemilih. Ini penting untuk menjaga akurasi dan validitas daftar pemilih pada pemilu atau pilkada berikutnya. Sesuai amanat PKPU 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan pleno rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap 3 (tiga) bulan, untuk kemudian dilaporkan secara berjenjang. Masyarakat dapat berpartisipasi mengecek nama mereka sudah terdaftar dalam DPT melalui website cekdptonline.kpu.go.id
2. Pengelolaan Logistik, penatausahaan Barang Milik Negara dan Arsip
Setelah pemilu, KPU Pegunungan Bintang bertanggung jawab dalam pengelolaan logistik sisa pemilu, termasuk pemusnahan surat suara yang tidak terpakai yang merupakan masih tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan Barang Milik Negara yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang serta pengarsipan dengan memperhatikan jadwal retensi arsip sebagai dokumen penting untuk keperluan audit atau keperluan hukum di masa depan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM
KPU Kabupaten Pegunugan Bintang juga melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan pemahaman dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang agar dapat menyelenggarakan Pemilu dengan lebih optimal. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, dan evaluasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan serta KPU RI.
4. Pengelolaan Informasi Publik
KPU Kabupaten Pegunungan Bintang secara berkala sedang melakukan optimalisasi media sosial yang dimiliki untuk dapat menyebarluaskan pengetahuan dan informasi kepemiluan kepada masyarakat luas. KPU Kabupaten Pegunungan Bintang juga telah menyediakan berbagai sarana agar masyarakat dapat mengakses dokumen dan informasi kepemiluan yang dimilki oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, salah satunya melalui PPID KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Pemutakhiran Anggota Partai Politik 
Untuk menjalankan amanat PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang juga aktif dalam melakukan pemutakhiran data anggota partai politik. Kegiatan pemutakhiran data anggota partai politik dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui aplikasi SIPOL. Pemutakhiran data anggota partai politik sendiri bertujuan untuk memperbarui status keanggotaan, susunan kepengurusan, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang 
6. Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Apabila terdapat anggota DPRD yang diberhentikan atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPRD Kabupaten, maka partai politik wajib mengusulkan proses penggantian antar waktu DPRD Kabupaten melalui KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk kemudian dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tidak berhenti di hari pemilu. Justru, pasca pemilu adalah fase penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme KPU Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi kunci utama dalam memastikan hasil pemilu diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.