Kinerja penyelenggara pemilu di daerah kembali menjadi perhatian publik menjelang pelaksanaan pemilihan serentak. Sebagai garda terdepan demokrasi, penyelenggara pemilu—baik KPU maupun Bawaslu daerah—memegang peran penting dalam memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan profesional. Evaluasi kinerja ini penting dilakukan untuk memastikan kualitas pemilu semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Artikel ini mengulas secara mendalam bagaimana kinerja penyelenggara pemilu di berbagai daerah, apa saja tantangan utama, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan integritas dan efisiensi proses pemilihan.

Pentingnya Kinerja Penyelenggara Pemilu di Daerah

Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai tahapan teknis seperti:

• Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

• Sosialisasi kepada pemilih

• Pengelolaan logistik pemilu

• Rekrutmen badan adhoc (PPK, PPS, KPPS)

• Pelaksanaan rapat pleno terbuka

• Pengawasan dan penegakan aturan pemilu

Setiap langkah tersebut sangat menentukan kualitas pemilu secara keseluruhan. Kinerja yang baik akan mendorong kepercayaan publik, partisipasi pemilih, dan legitimasi hasil pemilu.

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu di Berbagai Daerah

Berdasarkan pengamatan dan laporan dari berbagai wilayah, berikut beberapa aspek yang menjadi sorotan:

1. Ketepatan Waktu Tahapan Pemilu

Mayoritas daerah berhasil mengikuti jadwal nasional dengan baik. Tahapan-tahapan seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi administrasi parpol, hingga pencocokan dan penelitian (coklit), berjalan sesuai target.

2. Koordinasi Antar-Stakeholder

Kinerja penyelenggara diukur dari kemampuannya menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan media. Di sejumlah daerah, koordinasi ini berjalan semakin baik berkat forum rutin dan rapat koordinasi lintas lembaga.

3. Pengelolaan Logistik yang Semakin Baik

Pokok logistik seperti surat suara, kotak suara, formulir, dan perlengkapan TPS umumnya tiba tepat waktu. Pengelolaan gudang logistik juga semakin tertata berkat standar operasional yang lebih ketat.

4. Partisipasi Pemilih Mengalami Kenaikan

Sejumlah daerah melaporkan peningkatan partisipasi pemilih berkat program sosialisasi kreatif, seperti KPU Goes to School, KPU Goes to Campus, dan kampanye digital melalui media sosial.

5. Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi Sidalih, Helpdesk Parpol, Sistem Monitoring Tahapan, hingga siaran live rapat pleno, menunjukkan peningkatan transparansi dan kemudahan akses informasi publik.

Tantangan Penyelenggara Pemilu di Daerah

Meskipun menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Aksesibilitas Wilayah Terpencil

Beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit, seperti pegunungan dan wilayah perbatasan, membutuhkan waktu lebih lama untuk distribusi logistik dan rekrutmen KPPS.

2. Ketersediaan SDM Badan Adhoc

Masih ada daerah yang mengalami kekurangan pendaftar PPK, PPS, dan KPPS, terutama di wilayah yang tingkat literasi digitalnya rendah.

3. Tingginya Dinamika Politik Lokal

Persaingan antar-kandidat dan pengaruh elite lokal menjadi tantangan dalam menjaga netralitas dan keamanan tahapan pemilu.

4. Penguatan Pengawasan

Bawaslu daerah harus terus meningkatkan kapasitas pengawasan terutama dalam masa kampanye dan masa tenang, di mana pelanggaran cenderung meningkat.

Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemilu

Untuk memastikan pemilu berjalan lancar, sejumlah langkah strategis telah dilakukan:

1. Pelatihan dan Bimbingan Teknis

KPU dan Bawaslu memperkuat kapasitas penyelenggara dengan bimtek berjenjang, mulai dari provinsi hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.

2. Modernisasi Sistem Informasi

Penggunaan aplikasi terintegrasi mempercepat pengolahan data pemilih dan hasil pemilu secara lebih akurat dan efisien.

3. Pengawasan Partisipatif

Mendorong peran masyarakat, lembaga pemantau, dan media lokal untuk terlibat dalam pengawasan bersama.

4. Penyederhanaan Regulasi Teknis

Penyederhanaan beberapa SOP dan pedoman teknis terbukti membuat tahapan pemilu lebih mudah diterapkan di tingkat bawah.

5. Perkuat Komunikasi Publik

Melalui media sosial, konferensi pers rutin, dan keterbukaan data, penyelenggara pemilu meningkatkan kepercayaan publik dengan cara transparan dan komunikatif.

Kinerja Penyelenggara Pemilu Semakin Baik, Tantangan Tetap Ada

Secara umum, kinerja penyelenggara pemilu di daerah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Profesionalisme, transparansi, dan kolaborasi antar-stakeholder menjadi kunci keberhasilan. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses geografis, minimnya SDM, hingga dinamika politik lokal masih harus terus diatasi.

Dengan penguatan teknologi informasi, pelatihan berkelanjutan, serta sinergi yang semakin kuat, pemilu di Indonesia diharapkan dapat semakin berkualitas dan berintegritas.

Baca Juga: Simulasi Logistik Pemilu: Alur dan Standar KPU dalam Menjamin Kelancaran Pemungutan Suara