Oksibil – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden Republik Indonesia memiliki peran sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, presiden memimpin jalannya pemerintahan, melaksanakan undang-undang, serta bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa.

Peran presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan fondasi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Kedudukan Presiden dalam UUD 1945

Dalam sistem pemerintahan presidensial, yang dianut Indonesia sejak awal kemerdekaan, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Artinya, presiden memiliki kewenangan luas untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dibantu oleh Wakil Presiden serta para menteri yang tergabung dalam kabinet.

Kedudukan presiden juga diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya.

Peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Dalam praktiknya, peran presiden di Indonesia mencakup dua fungsi utama, yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kedua fungsi ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi pelaksanaan roda pemerintahan nasional.

1. Presiden sebagai Kepala Negara

Sebagai Kepala Negara, presiden berperan sebagai simbol persatuan bangsa dan representasi resmi negara Indonesia di dunia internasional. Dalam perannya ini, presiden:

• Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

• Melambangkan kehormatan dan martabat bangsa.

• Melaksanakan upacara kenegaraan.

• Mewakili Indonesia dalam hubungan luar negeri dan menandatangani perjanjian internasional.

• Memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan pertimbangan lembaga terkait.

Peran ini menegaskan bahwa presiden adalah sosok yang menjadi representasi rakyat dan negara di mata dunia.

2. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai Kepala Pemerintahan, presiden bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan sehari-hari. Dalam kapasitas ini, presiden:

• Menetapkan kebijakan nasional.

• Mengangkat dan memberhentikan menteri.

• Memimpin pelaksanaan undang-undang.

• Mengatur sistem birokrasi pemerintahan.

• Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama DPR.

Dengan demikian, peran presiden dalam pemerintahan adalah sebagai pengarah utama kebijakan nasional dan pelaksana visi pembangunan bangsa.

Wewenang Presiden Menurut UUD 1945

Wewenang presiden diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 15 UUD 1945, yang mencakup beberapa bidang penting:

1. Bidang Pertahanan dan Keamanan

   • Presiden adalah Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

   • Berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

2. Bidang Politik dan Pemerintahan

   • Presiden mengangkat duta dan konsul.

   • Menerima penempatan duta besar negara lain.

   • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

3. Bidang Hukum dan Peradilan

   • Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

   • Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

4. Bidang Legislatif

   • Bersama DPR, presiden berperan dalam membentuk undang-undang.

   • Dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

   • Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR.

5. Bidang Ekonomi dan Keuangan

   • Mengatur kebijakan ekonomi nasional.

   • Mengelola keuangan negara.

   • Menetapkan kebijakan fiskal dan moneter.

Peran Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial

Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif. Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak.
Presiden tetap dibatasi oleh prinsip check and balance, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain.

Dalam praktiknya, peran presiden di sistem presidensial meliputi:

• Menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri tanpa bisa dijatuhkan oleh DPR.

• Memimpin kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada parlemen.

• Menjadi pengambil keputusan utama dalam kebijakan nasional dan luar negeri.

Sistem ini dirancang untuk menciptakan stabilitas pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Peran Presiden dalam Pembangunan Nasional

Presiden juga memiliki tanggung jawab besar dalam bidang pembangunan nasional, baik di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, maupun infrastruktur.
Melalui visi dan misi pemerintahan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), presiden berperan menentukan arah kemajuan bangsa.

Peran presiden dalam pembangunan antara lain:

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Mengembangkan sumber daya manusia.

• Menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

• Mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan.

• Menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang terarah dan berkeadilan merupakan cerminan dari keberhasilan kepemimpinan presiden dalam menjalankan amanat konstitusi.

Peran Presiden di Bidang Hubungan Internasional

Dalam hubungan luar negeri, presiden memiliki peran penting untuk menjaga eksistensi dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.
Presiden berwenang:

• Melakukan diplomasi antarnegara.

• Menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional.

• Mengikuti konferensi global mewakili Indonesia.

• Membangun kerja sama ekonomi, politik, dan sosial dengan negara lain.

Melalui kebijakan luar negeri yang aktif dan independen, presiden menjadi jembatan diplomasi yang menentukan posisi Indonesia di kancah global.

Tantangan Peran Presiden di Era Modern

Di era globalisasi dan digitalisasi, peran presiden semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi meliputi:

• Perubahan iklim dan krisis lingkungan.

• Ketimpangan ekonomi global.

• Perkembangan teknologi dan keamanan siber.

• Tuntutan transparansi serta partisipasi publik.

Untuk menjawab tantangan ini, presiden dituntut memiliki kepemimpinan visioner, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dan tetap berpegang pada nilai-nilai konstitusi dan demokrasi.

Presiden sebagai Simbol Persatuan dan Kepemimpinan Bangsa

Lebih dari sekadar pemegang jabatan politik, presiden adalah simbol persatuan bangsa. Dalam situasi krisis maupun konflik, presiden harus menjadi sosok yang menenangkan, adil, dan berpihak pada rakyat.

Kepemimpinan presiden yang kuat, berintegritas, dan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Presiden sebagai Pilar Kepemimpinan dan Penegak Konstitusi

Dapat disimpulkan bahwa peran presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat penting dan menyeluruh.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden berfungsi menjalankan pemerintahan, menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Presiden bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pelaksana amanat rakyat untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.”

Baca Juga: Peran Pengadilan dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia