– Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat penting sebagai penjaga konstitusi dan pelindung demokrasi. Sejak berdiri pada tahun 2003, peran Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam menjaga agar seluruh penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif, peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan agar prinsip keadilan, demokrasi, dan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

Sejarah dan Dasar Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Kehadiran MK merupakan bagian dari reformasi ketatanegaraan untuk memperkuat prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara.

Sebelum adanya MK, Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan semacam ini hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung, yang pada masa itu memiliki keterbatasan dalam mengontrol peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi langkah penting dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi

Landasan hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi tercantum dalam:

• Pasal 24C UUD 1945,

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

• dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Pasal 24C UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Sebagai lembaga peradilan konstitusional, peran Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar semua peraturan dan tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berikut adalah beberapa peran penting MK dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia:

1. Menjaga Supremasi Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945. Dengan kewenangan judicial review, MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Menegakkan Prinsip Demokrasi

Melalui keputusannya, MK sering kali berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Salah satu contohnya adalah ketika MK memutus sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) untuk memastikan proses demokrasi berlangsung jujur, adil, dan transparan.

3. Menjaga Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Peran Mahkamah Konstitusi juga sangat penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jika suatu undang-undang dianggap merugikan hak warga negara, maka MK dapat menguji dan membatalkannya.
Dengan demikian, MK berfungsi sebagai pelindung hak-hak rakyat dari potensi kebijakan yang tidak adil.

4. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Antar Lembaga Negara

Melalui kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, MK berperan memastikan agar hubungan antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tetap harmonis dan tidak saling melampaui kewenangan.

5. Menjadi Pengawal Etika Konstitusional

Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penjaga moral dan etika konstitusi. Keputusan-keputusan MK sering kali menjadi rujukan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu:

1. Mengadili Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review).
   Ini merupakan wewenang paling dikenal dari MK, di mana MK berhak menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.
   MK menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945, seperti antara DPR dan Presiden, atau antara lembaga eksekutif dan yudikatif.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik.
   MK berwenang memutus apakah suatu partai politik perlu dibubarkan jika terbukti melanggar konstitusi, anti-demokrasi, atau mengancam keutuhan negara.

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
   MK berfungsi sebagai wasit dalam sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah (sebelum kewenangan pilkada diserahkan ke peradilan khusus).

Selain empat kewenangan tersebut, MK juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Politik

Selain fungsi hukumnya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Setiap kali terjadi sengketa hasil pemilu atau perbedaan tafsir terhadap undang-undang, MK hadir sebagai lembaga penengah yang menjaga agar konflik tidak meluas ke ranah sosial dan politik.

Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), artinya tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, setiap keputusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dipatuhi oleh semua pihak.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif Modern

Sebagai lembaga yudikatif modern, MK tidak hanya berperan dalam penyelesaian perkara, tetapi juga aktif dalam pendidikan konstitusi (constitutional education) bagi masyarakat.
Melalui berbagai program seperti Konstitusi Masuk Sekolah, Konstitusi Goes to Campus, dan Klinik Konstitusi, MK berupaya menumbuhkan kesadaran hukum serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai konstitusi.

Langkah ini membuktikan bahwa peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas lembaga pengadilan, melainkan juga pendidik bangsa dalam hal kesadaran hukum dan konstitusi.

Tantangan Mahkamah Konstitusi di Era Digital

Memasuki era digital dan disrupsi informasi, MK menghadapi berbagai tantangan baru, seperti:

• Meningkatnya hoaks dan disinformasi terkait keputusan hukum.

• Tekanan opini publik terhadap proses peradilan.

• Tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.

• Perlunya adaptasi terhadap sistem peradilan berbasis teknologi (e-court dan digital justice).

Dalam menghadapi tantangan ini, MK terus memperkuat integritas kelembagaan dan modernisasi sistem peradilan demi menjaga kepercayaan publik.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Demokrasi

Dapat disimpulkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sangat vital dalam menjaga konstitusi, melindungi hak rakyat, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Melalui fungsi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa, hingga pendidikan konstitusional, MK menjadi benteng terakhir keadilan konstitusional.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi bukan hanya simbol negara hukum, tetapi juga bukti nyata bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi konstitusi di atas segalanya.

“Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir bagi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi rakyat Indonesia.”

Baca Juga: Eksekutif Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Peran Penting dalam Sistem Pemerintahan Indonesia