Oksibil – Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di antara ketiganya, yudikatif memiliki peran penting sebagai penjaga hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif bertugas menegakkan supremasi hukum, memastikan keadilan bagi seluruh warga negara, serta menjadi pengawas bagi pelaksanaan kekuasaan lainnya agar tidak menyimpang dari konstitusi.

Pengertian Yudikatif

Secara umum, yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan secara merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Kata “yudikatif” sendiri berasal dari bahasa Latin judicare yang berarti “mengadili”. Artinya, kekuasaan yudikatif adalah otoritas yang bertugas memutuskan perkara hukum dan menegakkan keadilan melalui sistem peradilan.

Landasan Konstitusional Kekuasaan Yudikatif

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 secara tegas menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yudikatif memiliki kedudukan sejajar dengan cabang kekuasaan lainnya. Kemerdekaan ini penting agar hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum, bukan tekanan politik atau kepentingan tertentu.

Lembaga-Lembaga dalam Kekuasaan Yudikatif di Indonesia

Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga utama, yaitu:

1. Mahkamah Agung (MA)

Merupakan puncak peradilan di Indonesia yang memimpin empat lingkungan peradilan, yaitu:

• Peradilan Umum, menangani perkara perdata dan pidana.

• Peradilan Agama, menangani perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

• Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengadili sengketa antara warga dan pemerintah.

• Peradilan Militer, mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI.

Mahkamah Agung juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Dibentuk setelah amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama:

• Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review).

• Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

• Memutus pembubaran partai politik.

• Memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Selain itu, MK juga berperan penting dalam menjaga konstitusi agar tetap menjadi landasan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia.

3. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial memiliki fungsi untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. KY berperan memastikan integritas dan profesionalitas hakim agar lembaga peradilan tetap bersih, jujur, dan berwibawa.

Fungsi dan Peran Kekuasaan Yudikatif

Peran yudikatif tidak hanya sebatas mengadili perkara hukum, tetapi juga meliputi berbagai fungsi strategis, antara lain:

1. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau lembaga lain.

3. Menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif, agar kebijakan yang diambil tetap sesuai hukum dan konstitusi.

4. Menjaga moralitas publik, dengan menindak pelanggaran hukum dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan.

5. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Dengan demikian, fungsi yudikatif sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan di negara hukum seperti Indonesia.

Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Yudikatif

Kemerdekaan kekuasaan yudikatif adalah prinsip utama dalam sistem hukum demokratis. Artinya, lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk pemerintah dan lembaga politik. Hakim harus mampu membuat keputusan secara objektif, berdasarkan bukti dan peraturan hukum yang berlaku.

Prinsip ini menjadi dasar agar proses peradilan berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Karena tanpa kemandirian, yudikatif akan kehilangan kepercayaan publik dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penjaga hukum.

Tantangan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia

Meskipun telah memiliki struktur dan landasan hukum yang kuat, lembaga yudikatif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Kasus korupsi di lembaga peradilan yang menggerus kepercayaan publik.

• Beban perkara yang tinggi, terutama di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri.

• Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana peradilan di daerah terpencil.

• Tekanan politik dan opini publik yang bisa memengaruhi independensi hakim.

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi di bidang hukum dan peradilan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Transformasi Digital dalam Lembaga Yudikatif

Di era digital, lembaga yudikatif juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Mahkamah Agung kini telah mengimplementasikan e-Court dan e-Litigation, yang memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga sidang dilakukan secara elektronik.

Inovasi ini merupakan langkah besar menuju peradilan modern, cepat, transparan, dan efisien, yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Yudikatif Sebagai Penopang Negara Hukum

Kekuasaan yudikatif adalah pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tanpa yudikatif yang kuat dan independen, cita-cita mewujudkan negara hukum yang adil dan berkeadaban tidak akan tercapai.

Peran lembaga yudikatif bukan hanya mengadili, tetapi juga menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak rakyat. Karena itu, memperkuat lembaga yudikatif berarti memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.

“Keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan.”
— Lord Hewart

Baca Juga: Oposisi: Penyeimbang Kekuatan Politik dalam Demokrasi Indonesia