Setelah empat tahun berjuang mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonial Belanda, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah ketatanegaraannya. Melalui hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus – 2 November 1949

Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).Pengakuan kedaulatan ini resmi dilakukan pada 27 Desember 1949, menandai berakhirnya masa revolusi fisik dan dimulainya era baru pemerintahan Indonesia yang berdaulat penuh, meski dalam bentuk serikat (federal).

Baca Juga: KONSTITUANTE: Lembaga Pembentuk UUD yang Pernah Ada dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Struktur dan Bentuk Pemerintahan RIS

Dalam sistem Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia berbentuk federal yang terdiri dari 17 negara bagian dan daerah otonom. Beberapa di antaranya adalah:

• Negara Republik Indonesia (berpusat di Yogyakarta),
• Negara Indonesia Timur,
• Negara Pasundan,
• Negara Sumatera Timur,
• Negara Madura, dan sejumlah wilayah lainnya.

Sesuai hasil KMB, Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden RIS, sementara Drs. Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Ibu kota RIS berada di Jakarta.

Bentuk federal ini sejatinya merupakan hasil kompromi politik antara Indonesia dan Belanda, dengan tujuan memudahkan proses pengakuan kedaulatan secara internasional.

Tantangan dan Penolakan Sistem Federal

Meski diresmikan secara sah, bentuk negara federal tidak sepenuhnya diterima oleh rakyat Indonesia. Banyak tokoh dan kelompok masyarakat menilai sistem RIS bertentangan dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, karena dianggap sebagai upaya Belanda mempertahankan pengaruhnya melalui sistem negara bagian.

Gelombang aspirasi untuk kembali ke bentuk negara kesatuan mulai bermunculan di berbagai daerah. Negara bagian satu per satu menyatakan bergabung kembali ke Republik Indonesia, termasuk Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan.

Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Melihat semakin kuatnya tuntutan persatuan, pemerintah RIS dan Republik Indonesia melakukan perundingan untuk membentuk negara kesatuan. Hasilnya, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan.

Seluruh negara bagian kembali melebur menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Dengan perubahan tersebut, UUD RIS 1949 tidak lagi berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), yang menganut sistem parlementer.

Makna Historis RIS dalam Perjalanan Bangsa

Walaupun hanya bertahan sekitar delapan bulan, keberadaan RIS memiliki arti penting bagi sejarah nasional. RIS menjadi jembatan diplomatik antara perjuangan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia secara resmi oleh Belanda.

Dari pengalaman singkat ini, bangsa Indonesia belajar pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan nasional, serta menyadari bahwa bentuk pemerintahan terbaik adalah yang paling sesuai dengan cita-cita kemerdekaan: satu negara, satu bangsa, satu Indonesia.

Baca Juga: Beras Premium Asli Merauke: Kualitas Unggul dari Lumbung Pangan Papua