Lanskap politik Indonesia terus diwarnai oleh dinamika pembentukan dan pergeseran koalisi partai politik, terutama pasca-Pemilu 2024 dan menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Perkembangan utama saat ini berkisar pada konsolidasi partai pendukung pemerintah dan upaya komunikasi partai di luar koalisi.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Stabilitas Politik

Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sebelumnya mengusung pasangan pemenang Pilpres 2024, kini menjadi poros utama kekuatan politik di parlemen. KIM yang beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan partai-partai pendukung lainnya, disebut tengah berupaya memperkuat konsolidasi untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan memenangkan Pilkada di berbagai daerah.

Namun, penguatan koalisi ini juga memunculkan kekhawatiran dari sejumlah pihak. Analisis dari lembaga riset menyoroti potensi adanya "politik balas jasa" di balik konsolidasi ini, terutama terkait dengan alokasi jabatan strategis.

Baca Juga: Meritokrasi: Sistem Berbasis Jasa dan Tantangannya dalam Demokrasi

Isu Politik Balas Jasa di BUMN

Salah satu isu terpanas yang melibatkan koalisi partai adalah penempatan kader dan politisi partai di kursi Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Data menunjukkan adanya dominasi penempatan dari satu partai politik yang menaungi Presiden. Kritik diarahkan pada proses penunjukan yang dinilai mengabaikan prinsip meritokrasi dan profesionalisme, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya rangkap jabatan.

Politisasi kursi BUMN ini dikhawatirkan menjadi sarang baru bagi politik balas jasa, di mana posisi pengawasan strategis dialihkan dari profesional yang kompeten ke figur yang memiliki loyalitas politik.

Komunikasi Lintas Koalisi

Meskipun KIM solid, komunikasi antarpartai politik tetap berjalan. Baru-baru ini, terjadi pertemuan antara tokoh utama dari partai di luar Koalisi Indonesia Maju dengan pihak yang mewakili Presiden terpilih. Pertemuan ini diyakini sebagai penjajakan awal dan upaya merangkul semua kekuatan politik demi kepentingan stabilitas nasional, meskipun tidak ada pembicaraan formal mengenai bergabungnya partai di luar KIM ke dalam kabinet yang akan datang. Partai-partai yang sebelumnya berseberangan kini membuka diri untuk berkomunikasi demi membahas isu-isu kenegaraan.

Peta Koalisi Menjelang Pilkada 2024

Dinamika koalisi parpol juga bergerak cepat di tingkat daerah menjelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Koalisi Pilpres sebelumnya yang terbentuk di tingkat nasional tidak selalu linear dengan koalisi yang dibentuk di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

• Ambisi Lokal: Partai-partai berupaya membentuk gabungan kekuatan untuk memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah (Pilwalkot, Pilgub, Pilbup) yang mensyaratkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% perolehan suara.

• Pragmatisme: Pembentukan koalisi Pilkada di banyak daerah didorong oleh pragmatisme elektoral (memastikan kemenangan) dan faktor ketokohan calon, ketimbang kesamaan ideologi partai. Hal ini membuat peta koalisi di daerah sangat cair dan rentan berubah hingga masa pendaftaran terakhir.