Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang mulai mempersiapkan Pemilu 2029 dengan semangat baru: meningkatkan transparansi dan memperluas partisipasi publik sebagai kunci utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, inklusif, dan berintegritas.

Langkah-Langkah Strategis KPU Menuju Pemilu 2029

Langkah strategis di Pegunungan Bintang:
1. Penguatan Transparansi Informasi Publik
KPU berkomitmen memperkuat tata kelola informasi dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, antara lain dengan:
• Pengembangan sistem e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen dan data pemilu.
• Peninjauan ulang terhadap kebijakan informasi yang dikecualikan, seperti dokumen persyaratan calon, agar lebih terbuka untuk publik.
• Digitalisasi proses administrasi pemilu, termasuk pengajuan, verifikasi, dan pelaporan, dengan sistem yang mudah diawasi publik.

2. Peningkatan Partisipasi Publik
KPU menyadari bahwa tingginya partisipasi pemilih bukan hanya soal hadir di TPS, tapi juga kesadaran kritis dan keterlibatan aktif warga. Karena itu, KPU akan:
• Menggelar edukasi pemilu berkelanjutan, terutama untuk pemilih muda (Gen Z dan milenial).
• Mengembangkan inovasi berbasis teknologi seperti augmented reality (ARlection) dan media sosial untuk menjangkau pemilih digital.
• Melibatkan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat) dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan pemilu.

3. Evaluasi Kinerja dan Kelembagaan
Pasca-Pemilu 2024, KPU melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh, termasuk:
• Memperbaiki sistem verifikasi calon, khususnya terkait keaslian dokumen seperti ijazah dan surat keterangan.
• Meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan.
• Mengintensifkan pelatihan saksi, relawan demokrasi, dan pengawas lokal.

Komitmen untuk Pemilu yang Damai dan Inklusif

Komitmen untuk Pemilu Damai di Pegunungan Bintang 

• Memastikan proses pemilu berjalan aman, damai, dan sesuai nilai-nilai lokal, dengan menghormati budaya dan adat istiadat masyarakat.
• Penyediaan infrastruktur pemilu (logistik, informasi, TPS) yang setara dan menjangkau daerah terpencil.
• Meningkatkan kemitraan dengan tokoh adat, gereja, dan komunitas lokal untuk mendorong partisipasi aktif dan pemilu tanpa konflik.

Pemilu 2029 akan menjadi ajang pembuktian apakah KPU benar-benar bisa bertransformasi menjadi lembaga yang:
• Lebih transparan dalam menyampaikan informasi
• Lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik
• Lebih responsif terhadap kebutuhan pemilih dan tantangan zaman

KPU berharap dengan membangun kepercayaan publik sejak dini, maka kualitas demokrasi Indonesia akan naik satu tingkat lebih tinggi.

Bagi masyarakat Pegunungan Bintang, Pemilu bukan hanya soal memilih wakil rakyat, tetapi juga menjaga harmoni dan persatuan di tengah keberagaman adat dan budaya. Karena itu, keberhasilan KPU dalam membangun sistem yang transparan, inklusif, dan berintegritas akan menjadi fondasi bagi terciptanya pemilu yang damai, beradab, dan bermartabat—sebuah wujud nyata dari semangat demokrasi Indonesia yang tumbuh dari kearifan lokal Papua.